KAITAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DENGAN POLITIK LUAR NEGERI DI INDONESIA

KAITAN ANTARA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DENGAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

1. Modal Asing dalam Pembangunan sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti oleh perbankan struktur produksi dan perdagangan. Modal asing dapat berperan penting dalam mobilisasi dana ataupun transformasi structural. Bila peubahan struktur benar-benar terjadi maka kebutuhan akan modal asing akan segera menurun.

2. .Motivasi Negara Donor Hutang luar negeri yang disalurkan oleh negara maju ke negara yang sedang berkembang dan negara miskin tidak dilakukan atas dasar kemanusiaan, tetapi di lakukan atas dasar motivasi ekonomi dan politik.

3. Sumber-sumber pembiayaan Pembangunan Indonesia Sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan di Indonesia antara lain berasal dari dana perimbangan yang diterima oleh Indonesia khususnya daerah Khusus Ibukota dari modal asing.

Utang luar negeri sebenarnya merupakan alat politik.Bagi CGI, Bank Dunia, IMF, utang tidak boleh berhenti, dalam hal ini justru yang meminjamkan yang tampak aktif.Hal ini karena bagi mereka, utang merupakan alat untuk dapat melakukan intervensi politik.Misalnya saja intervensi dalam penyusunan UU di negeri pengutang.Utang juga merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan financial lembaga-lembaga tersebut.

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Dalam arti luas, politik luar negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu Negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Politik luar negeri berhubungan dengan proses pembuatan keputusan untuk mengikuti pilihan jalan tertentu. Tujuan politik luar negeri adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional. Tujuan tersebut memuat gambaran mengenai keadaan negara dimasa mendatang serta kondisi masa depan yang diinginkan. Pelaksanaan politik luar negeri diawali oleh penetapan kebijaksanaan dan keputusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang didasarkan pada faktor-faktor nasional sebagai faktor internal serta faktor-faktor internasional sebagai faktor eksternal.

KAITAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DENGAN POLITIK LUAR NEGERI

A. Investasi Asing untuk Pembiayaan Pembangunan

Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai salah satu komponen aliran modal yang masuk ke suatu negara dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dan mempunyai resiko yang kecil dibandingkan aliran modal lainnya, misalnya portofolio investasi ataupun utang luar negeri.Salah satu sebabnya adalah dikarenakan PMA tidak begitu mudah terkena gejolak fluktuasi mata uang (seperti halnya investasi portofolio) ataupun beban bunga yang berat (misalnya utang luar negeri).

Sehingga pada masa mendatang sudah dapat dipastikan bahwa PMA diharapkan akan menjadi kunci suksesnya pembangunan di Indonesia. PMA yang harus diterapkan di negara kita adalah PMA yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan. Yang dimaksud dengan PMA yang berkelanjutan di sini adalah PMA yang dapat memaksimalkan keuntungan PMA bagi Indonesia dan meminimalkan dampak negatif PMA bagi Indonesia

Dampak dari PMA terhadap perekonomian suatu negara dapat disimpulkan bahwa dampak terhadap ekonomi secara keseluruhan sangat tergantung dari kondisi host countries; tingkat tabungan-investasi domestik; metode yang digunakan dalam PMA (misalnya merger & acuisition ataupun greenfield investment); sektor-sektor yang terlibat dalam PMA; dan tentunya stabilitas dari host countries. Pada akhirnya diharapkan perlu untuk melakukan penilaian terhadap faktor faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh PMA. Keputusan perusahaan asing dalam melakukan PMA akan didasarkan pada berbagai pertimbangan, misalnya stabilitas politik di host countries, aksesibilitas dan potensial pasar di host countreis, repatriasi keuntungan untuk kepentingan investor asing, dan terdapatnya infrastruktur yang memadai di host countries. Privatisasi dan deregulasi merupakan faktor kunci untuk menarik PMA.

B. Perdagangan Internasional Sebagai Motor Pembangunan

Perdagangan internasional sendiri diharapkan dapat menjadi mesin dari pertumbuhan ekonomi.Masalah perdagangan internasional, yang berlandaskan atas kebijaksanaan pembangunan ekonomi maupun kebijaksanaan perdagangan luar negeri banyak menyangkut ekspor sebagai pembatas pertumbuhan ekonomi.Potensi ekspor Indonesia sendiri dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dunia dan tantangan pada daya saing nasional.

Guna mengembangkan perdagangan internasional, setidaknya diperlukan dua hal yaitu penciptaan persaingan sehat di dalam negeri untuk meningkatkan daya saing serta peningkatan akses pasar perdagangan internasional. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengatasi masalah yang timbul dari fluktuasi harga dan tekanan (shock) yang timbul dari luar.

Kebijakan perdagangan luar negeri sendiri, merupakan salah satu dari kebijakan ekonomi makro, adalah tindakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang mempengaruhi struktur dan arah transaksi perdagangan dan pembayaran internasional. Karena meruapakan salah satu bagian, maka kebijakan perdagangan luar negeri tidak independen, malainkan saling mempengaruhi terhadap komponen-komponen lain dari kebijakan ekonomi makro tersebut, seperti kebijakan industri, kebijakan fiskal, kebijakan tenaga kerja, kebijakan moneter dan lainnya. Tujuan kebijakan ekonomi perdagangan luar negeri adalah pertama, untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh buruk atau negatif dari luar negeri, misalnya efek resesi ekonomi dunia terhadap pertumbuhan ekspor Indonesia.Kedua, untuk melindungi industri nasional dari persaingan barang-barang impor dari luar negeri. Ketiga, untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran yang sekaligus menjamin persediaan devisa yang cukup terutama untuk kebutuhan pembayaran impor dan cicilan utang luar negeri.

Strategi pengembangan ekspor pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan struktur ekspor yang kuat dan tangguh.Struktur ekspor yang tangguh dapat tercapai bilamana produk ekspor tersebut telah benar-benar beragam jenisnya, pasarnya tersebar luas, dan pelakunya juga makin banyak.Untuk itu langkah yang diperlukan adalah diversifikasi, baik produk, pasar, maupun pelakunya.

Perlu juga disadari bahwa, memasarkan produk di luar negeri sering berbeda dengan memasarkannya di dalam negeri. Pasaran di luar negeri sangat kompetitif sehingga hanya pengusaha yang ulet dan mempunyai daya saing tinggi yang akan menang dalam persaingan tersebut dan yang merebut pasaran.

C. Utang dan Bantuan Luar Negeri

Sumber keempat dari sumber dana pembiayaan pembangunan yaitu utang dan bantuan luar negeri. Sesuai amanat dari GBHN bahwa tingkat utang luar negeri perlu dikurangi, pembahasan ini lebih memfokuskan pada analisis terhadap utang luar negeri berikut permasalahan dan agenda ke depannya.

Permasalahan utang luar negeri sekarang telah menjadi fokus perhatian utama meski pada awalnya sendiri utang luar negeri seperti dimanatkan oleh GBHN tahun 1973 hanya sebagai pelengkap dan pembantu akan tetapi dalam perjalanannya telah terjadi penumpukan stok utang luar negeri yang relatif tinggi. Posisi utang yang sudah tinggi tersebut membawa konsekuensi logis pada beban pembayarannya.

Ukuran efektifitas lainnya yaitu progress variant. Dengan semakin kompleknya masalah yang dihadapi setelah krisis, otomatis semakin banyak proyek yang progress variannya negatif cukup besar. Hal itu menyebabkan beban pada kewajiban commitment fee dari sejumlah dana yang belum/tidak diserap (undisbursed balance). Sejak krisis jumlah proyek yang telah menjadi commitment dalam CGI tidak banyak yang dapat direalisasikan.Kecilnya realisasi terhadap commitment proyek baru berkaitan dengan persyaratan yang diajukan oleh donor semakin ketat, dimana besar kecilnya commitment lembaga donor tergantung keberhasilan Indonesia dalam memenuhi persyaratan. Persyaratan yang cukup menonjol adalah penyusunan on lending policy dan pelaksanaan fiduciary control yang pada intinya adalah perbaikan proses pengadaan barang dan jasa (proqurement process) yang lebih transparan.

D. Sumber Dana Alternatif Non-Konvensional Untuk Pembiayaan Pembangunan

Setidaknya terdapat lima konsep sumber dana untuk pembiayaan pembangunan yang dibahas dalam kajian ini yaitu: Global Public Goods, Pembangunan Berbasis Aset, Sistem Pajak Global, Arsitektur Baru Keuangan Internasional dan Bank Pembangunan Domestik. Usulan mengenai Global Public Goods dan Sistem Pajak Global sebagai alternatif pembiayaan pembangunan telah menjadi topik internasional dan dikemukakan di KTT Pembiayaan Pembangunan di Mexico 2002

Dalam perkembangan wacana mengenai global public goods ini, terdapat isu yang dilontarkan oleh beberapa negara maju untuk mengaitkan ODA dengan global public goods.Argumen yang umumnya dipakai adalah bahwa pada dasarnya baik ODA atau bantuan secara umum dan global public goods masing-masing memiliki dampak baik terhadap pembangunan.Namun penggabungan keduanya mungkin lebih tinggi dari jumlah dampak yang dihasilkan secara sendiri-sendiri tanpa lainnya.Global public goods dapat meningkatkan secara marjinal dampak dari bantuan secara berlipat.

Alternatif kedua dari inovasi sumber dana untuk pembiayaan pembangunan adalah dengan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia untuk dikonversi menjadi modal. Dengan kekayaan yang melimpah, maka semestinya kekayaan ini dapat dimanfaatkan dengan melakukan konversi dan rekayasa finansial untuk menghasilkan modal.Dua konsep mengenai pembiayaan pembangunan berbasis sumber daya alam ini adalah Debt for Nature Swap (DNS) dsan sekuritisasi aset. Hal yang mendasari konsep DNS bersumber dari pengertian global bahwa upaya-upaya internasional untuk melestarikan sumberdaya alam mesti dilanjutkan dan negara-negara maju semestinya memiliki tanggung jawab untuk membantu negara-negara yang memiliki kesulitan ekonomi tersebut diantaranya melalui fasilitis swap.

Konsep kedua sekuritisasi aset bisa jadi merupakan suatu terobosan yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut untuk menutup investasi swasta yang selama ini telah dibiayai dengan pinjaman luar negeri berjangka pendek yang saat krisis menimbulkan ketidak stabilan dalam neraca pembayaran dan mata uang.Setidaknya terdapat tiga mekanisme utama dalam pembiayaan aset yaitu Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBSs) dan Real Estate Investment Trust (REITs).

Alternatif ketiga dari sumber dana untuk pembiayaan pembangunan adalah konsep pajak global. Di samping usulan pembentukan organisasi pajak internasional sendiri, ada tiga usulan jenis pajak yang mungkin perlu dipertimbangkan untuk diterapkan.Jenis pertama yaitu Carbon tax memang memiliki tujuan yang baik dan mungkin pula diterapkan di Indonesia jika kita mengabaikan aspek dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.Perlu pengkajian lebih lanjut dampak pengenaan Carbon Tax terhadap perekonomian Indonesia. Jika diterapkan di negara maju yang memiliki kondisi perekonomian relatif maju mungkin sudah selayaknya, namun bagi perekonomian yang sedang tumbuh seperti Indonesia, dikhawatirkan pengenaan pajak ini akan menaikkan harga yang pada akhirnya cenderung menahan laju pertumbuhan ekonomi.

Jenis pajak kedua yaitu pajak mata uang asing yang bertujuan untuk mengurangi spekulasi, sangat mungkin diterapkan di Indonesia namun mendapatkan tentangan dari lembaga-lembaga internasional seperti IMF sehingga saat ini masih relatif sulit untuk diterapkan. Jenis pajak ketiga yaitu pajak transportasi udara internasional memiliki tingkat kemungkinan penerapan menengah, dimana besarnya peroleh dana diperikirakan pada level menengah dan tingkat keberlanjutannya bersifat jangka panjang.

Alternatif keempat berkaitan dengan ide perlunya arsitektur baru lembaga keuangan internasional.Sistem keuangan internasional yang ada saat ini dirasa tidak mampu melindungi dunia perekonomian dunia dari krisis keuangan.Dalam rangka mencegah krisis menjadi lebih dalam keterpurukannya di kemudian hari, diperlukan suatu reformasi dalam sistem atau arsitektur baru keuangan dunia.Dua konsep yang muncul adalah perlunya pengalokasian baru Special Drawing Rights dan secara regional perlu dibentuknya Asian Monetary Fund.

Alternatif kelima dari inovasi sumber dana untuk pembiayaan pembangunan menyangkut kelembagaan yaitu usulan dibentuknya bank pembangunan domestik. Konsepnya adalah bahwa dibutuhkan suatu lembaga keuangan yang dimiliki atau didukung oleh pemerintah guna mendukung kebijakan-kebijakan dan strategi perekonomian nasional serta membiayai proyek-proyek nasional yang tidak dapat didanai oleh swasta. Istilah yang mungkin bisa digunakan adalah policy based finance.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa konsep-konsep alternatif inovasi sumber daya untuk pembiayaan pembangunan cukup mungkin diterapkan di Indonesia namun memiliki tingkat kesulitan karena dikelilingi beberapa faktor permasalahan domestik maupun internasional yang tak bisa dilepaskan.Begitu juga aspek-aspek non ekonomis yang melingkupinya termasuk aspek politik internasional.

Sumber :

http://ola-oktaviola.blogspot.com/2011/04/kaitan-pembiayaan-pembangunan-dengan.html

http://mustofasmp2.wordpress.com/2009/01/20/politik-luar-negeri-indonesia/

Provinsi Aceh

Sejarah Perkonomian Aceh

Struktur ekonomi Aceh telah berubah secara signifikan sejak tahun 2003. Berkurangnya produksi minyak dan gas dan industri pengolahan lain yang terkait sejak tahun 2003 terjadi semakin cepat. Bagian dari sektor layanan (bangunan, perdagangan, transportasi), yang sedang tumbuh sebelum tsunami, telah bertambah sebagai hasil dari rekonstruksi yang mendorong pemulihan ekonomi yang masih lemah di Aceh dan kini merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan Aceh sangat kuat pada tahun 2006 dan 2007 sebesar 7,7 persen dan 7 persen, untuk berikutnya (tidak termasuk minyak dan gas). Angka tahun 2008 menunjukkan pertumbuhan di provinsi ini sebesar 8 persen. Karena kegiatan rekonstruksi telah mencapai tahap penyelesaian dan sektor yang tidak terkait dengan upaya rekonstruksi (pertanian, industri pengolahan, minyak dan gas) memperlihatkan kinerja yang sedikit lebih tinggi. Turunnya tekanan ekonami akan terus berlangsung dengan menipisnya cadangan minyak dan gas dan dampak krisis ekonomai dunia. Walaupun beberapa kegiatan masih berjalan, upaya rekonstruksi secara keseluruhan telah selesai dan kurangnya tambahan di beberapa sektor (perdagangan, bangunan) masih bisa terlihat tahun 2009. Produksi yang tergantung pada permintaan dunia seperti kopi juga akan mengalami penyusutan seperti yang terjadi dibanyak negara berkembang dalam usahanya untuk keluar dari resesi tahun 2009.

Sektor pertanian dan industri pengolahan masih stagnan. Berakhirnya konflik dan adanya bantuan yang berhubungan dengan upaya rekonstruksi telah sedikit meningkatkan produksi pertanian tetapi pertumbuhannya masih sangat kecil sekitar 0,8 persen. Industri pengolahan yang terkait erat dengan ketersediaan gas yang murah, juga ikut menurun dengan konsisten pada lima tahun terakhir, dengan pertumbuhan negatif lebih dari 40 persen di tahun 2008.

Menciptakan lapangan pekerjaan yang berkesinambungan masih merupakan tantangan utama. Rekonstruksi telah menciptakan kesempatan kerja jangka pendek, khususnya dalam sektor konstruksi dan jasa-jasa, tetapi sektor primer dan sekunder belum mampu menciptakan kesempatan kerja secara signifikan.

Sejak pertengahan tahun 2008, angka inflasi menjadi lebih rendah daripada angka inflasi nasional. Setelah mencapai puncaknya pada tahun 2005, pada saat upaya rekonstruksi dimulai, angka inflasi masih tetap tinggi selama beberapa tahun. Tahun 2008, lambannya dalam rekonstruksi dan jaringan penyuplai yang sudah pulih menghasilkan inflasi yang relatif rendah. Pada bulan Febuari 2009, IHK sebesar 5,9 persen, dibawah tingkat nasional yakni sebesar 8,6 persen dan dibawah 7,7 persen di Medan. Inflasi akan terus mengikuti trend yang menurun. Berdasarkan permintaan, setempat dan dunia, harga komoditas yang diratakan menurun lebih jauh, inflasi akan terus berlanjut tapi tidak membahayakan.

Upaya rekonstruksi sekarang berfokus pada pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan, termasuk memperkuat instistusi dan masyarakat agar bisa melakukan peran penting dalam pengambilan keputusan untuk masa depan Aceh. Bank Dunia dengan dukungan keuangan dari Bantuan Pembangunan Internasional Pemerintah Denmark, mendukung pemerintah Aceh dan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) dalam upayanya untuk mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Pembangunan seperti itu perlu dasar yang luas dan meyakinkan keberadaan hidup tidah hanya untuk orang Aceh saja sekarang, tetapi juga untuk generasi Masyarakat Aceh yang akan datang.

Untuk membantu mengatur transisi dari rekonstruksi ke pembangunan ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan, Bank Dunia bekerja dengan BRR dan pemerintah daerah dengan tujuan sebagai berikut :

• Membuat pilihan-pilihan kebijakan ekonomi dan lingkungan yang lebih baik melalui pembentukan upaya kerja/bermacam-macam kegiatan untuk membahas masalah-masalah ekonomi;
• Memahami lebih baik dampak tsunami dan rekonstruksi terhadap kemiskinan, ingkungan dan ekonomi melalui pengawasan sistematis terhadap konsep dasar lingkungan dan ekonomi;
• Memberikan input dan masukan-masukan terhadap kebijakan untuk strategi pembangunan ekonomi komprehensif yang berkesinambungan, khususnya yang menangani transisi dari rekonstruksi ke pembangunan jangka panjang; dan
• Meninggalkan sistem yang lebih baik bagi lembaga-lembaga di Aceh untuk melanjutkan kegiatan sebelumnya dengan menganalisa dan mengawasi kinerja ekonomi dan kualitas lingkungan hidup dengan meneruskan upaya sebelumnya untuk memperkuat kapasitas analisis lembaga pemerintahan dan akademis dan berbagai isu yang terkait dengan ekonomi dan lingkungan sekaligus menyediakan forum diskusi.

PAD Provinsi Aceh

Pendapatan Asli Daerah Banda Aceh pada tahun 2010 adalah Rp 52.276.367.773. PAD Aceh ini didapat dari hasil Pajak Daerah Rp 25.673.074.261 4, Hasil Retribusi Daerah Rp 16.450.560.000, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 720.441.012, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp 9.432.292.500.

Hambatan Pembangunan di Aceh

Hambatan pembangunan di Aceh salah satunya adalah kemiskinan. Sebelum tsunami angka kemiskinan di Aceh sebesar 28,4 persen berdasarkan populasi tahun 2004, cukup lebih besar daripada daerah lain di Indonesia sebesar 16,7 persen. Angka kemiskinan meningkat setelah tsunami sebesar 32,6 persen. Pada tahun 2006 tingkat kemiskinan turun dibawah tingkat sebelum tsunami 26,5 persen, difasilitasi oleh kegiatan rekonstruksi dan berakhirnya konflik.

Kemiskinan di Aceh sedikit meningkat pada tahun 2005, namun masih jauh lebih tinggi dari daerah-daerah lain di Indonesia, yang merupakan suatu prestasi yang luar biasa kalau dilihat dari besarnya tsunami tahun 2004. Kemiskinan kemudian turun pada tahun 2006 sampai dibawah tingkat sebelum tsunami dan pertumbuhan ekonomi mulai memulih, membalikkan trend dalam meningkatkan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Pujian yang bisa diberikan pertama-tama dan yang paling utama pada ketabahan masyarakat Aceh. Saling membantu memberikan perlindungan setelah tsunami, mereka mulai tugas membangun kembali kehidupan mereka dan mencari kesempatan perdamaian. Pemerintah daerah dan pusat juga pantas menerima pujian ini selain menghadapi kesulitan dalam mengawasi salah satu upaya rekonstruksi yang paling besar yang pernah terjadi-dan satu satunya yang telah berhasil dilakukan dengan sangat baik. Akhirnya LSM dan komunitas internasional juga seharusnya didorong oleh peristiwa yang terjadi di Aceh. Mereka membantu pemerintah Indonesia dalam mencegah krisis kemanusiaan utama dan mitra yang sangat bisa dipercaya oleh pemerintah pusat dan daerah dalam membangun kembali provinsi ini.

Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pembangunan

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah tersedianya cukup Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Merujuk pada amanat UUD 1945 beserta amandemennnya (pasal 31 ayat 2), maka melalui jalur pendidikan pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk Indonesia. Program Wajib Belajar 6 tahun dan 9 tahun, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), dan berbagai program pendukung lainnya adalah bagian dari upaya pemerintah mempercepat peningkatan kualitas SDM, yang pada akhirnya akan menciptakan SDM yang tangguh, yang siap bersaing di era globalisasi.

Selain pendidikan, kesehatan juga menjadi salah satu faktor dalam keberhasilan pembangunan. Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan kehidupan manusia. Bila pembangunan kehidupan berhasil dengan baik maka secara langsung atau tidak langsung akan terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat. Mempertimbangkan bahwa pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian yang sangat penting dari ajang peningkatan SDM penduduk Indonesia, maka program-program kesehatan telah dimulai atau bahkan lebih diprioritaskan pada generasi penerus, khusus calon bayi dan anak dibawah lima tahun (balita).

Produk-produk Unggulan Provinsi Aceh

Banyak usaha-usaha yang dilakukan dan dikembangkan oleh masyarakat Aceh sehingga menghasilkan produk-produk unggulan khas Provinsi Aceh. Produk-produk tersebut meliputi hasil-hasil kekayaan alam, kuliner dan juga keterampilan dari masyarakatnya. Kuliner yang sangat terkenal di provinsi ini adalah abon ikan, dendeng ikan, dendeng aceh, krupuk melinjo, dll. Sedangkan kekayaan alam yang terkenal di Aceh adalah ikan, kepiting sangkak, bubuk kopi, mangga, jamur merang, dll. Produk unggulan dari Aceh yang lainnya adalah tas bermotif khas Aceh, Souvenir khas Aceh, kerajinan dari rotan, dan masi banyak lagi yang lainnya yang dapat menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah provinsi ini.

Walikota dan Wakil Walikota Provinsi Aceh

Walikota provinsi Aceh saat ini adalah Ir. Mawardy Nurdin, M.Eng, Sc . Beliau lahir di Sigli, 30 Mei 1954 dan menjabat sebagai walikota Aceh sejak 19 Februari 2007 s/d sekarang. Sedangkan Wakil Waikota provinsi Aceh adalah Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, SE. Beliau lahir di Banda Aceh, 31 Desember 1973 dan menjabat sebagai wakil walikota Aceh sejak 19 Februari 2007 s/d Sekarang



Sumber :
http://www.bandaacehkota.go.id
http://aceh.bps.go.id/ada2010/sosial.html
http://web.worldbank.org/wbsite/external/countries/eastasiapacificext/indonesiainbahasaextn/0,,contentMDK:21871067~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:447244,00.html

Kesempatan Kerja

A PENGERTIAN KESEMPATAN KERJA

Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Namun bisa diartikan juga sebagai permintaan atas tenaga kerja.

Tenaga kerja memegang peranan yang sangat penting dalam roda perekonomian suatu negara, karena:

1. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi.

2. Sumber Daya Alam.

3. Kewiraswastaan.

Tenaga kerja juga penting dilihat dari segi kesejahteraan masyarakat. Adapula masalah yang ditimbulkan dari banyaknya tenaga kerja:

1. Masalah-masalah perluasan kesempatan kerja.

2. Pendidikan yang dimiliki angkatan kerja.

3. Pengangguran.

Sumitro Djojohadikusumo mendefinisikan angkatan kerja sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Faktor-faktor yang menentukan angkatan kerja menurut Sumitro diantaranya:

a. Jumlah dan sebaran usia penduduk.

b. Pengaruh keaktifan bersekolah terhadap penduduk berusia muda.

c. Peranan kaum wanita dalam perekonomian.

d. Pertambahan penduduk yang tinggi.

e. Meningkatnya jaminan kesehatan.

B. STRATEGI PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

Sebagai strategi peningkatan kesempatan kerja yang diperlukan antara lain :

a. Dari sisi persediaan tenaga kerja :

· Pengendalian jumlah penduduk dalam jangka panjang masih perlu dipertahankan.

· Pengendalian angkatan kerja dalam jangka pendek melalui peningkatan pendidikan yaitu dibedakan atas peningkatan kuantitas pendidikan (perluasan fasilitas pendidikan, peningkatan kondisi perekonomian keluarga yang mencegah angka putus sekolah dan peningkatan usia sekolah/wajib belajar 9 tahun) serta peningkatan kualitas pendidikan dan produktivitas tenaga kerja.

· Pemerataan pembangunan infrastruktur secara merata sehingga dapat mencegah migrasi desa-kota.

b. Dari sisi kebutuhan tenaga kerja

· Perluasan dan penciptaan kesempatan kerja melalui kebijakan makro (seperti penyederhanaan mekanisme investasi, pengembangan sistem pajak yang ramah pengembangan usaha, sistem kredit yang menggerakkan sektor riil), kebijakan regional (melalui pengalokasian anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang menyerap tenaga kerja), kebijakan sektoral ( di sektor pertanian dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan (koperasi), membentuk kelompok yang terdiri dari beberapa usaha kecil (UKM) dalam pengolahan hasil pertanian, perbaikan teknik usaha tani, hingga pengembangan sistem pengemasan sesuai dengan kebutuhan pasar di luar komunitas, sedangkan di sektor industri melalui penyederhanaan mekanisme investasi, penataan sistem keamanan yang lebih baik, melakukan promosi peluang investasi daerah serta di sektor lainnya melalui sistem regulasi dan perizinan usaha yang lebih sederhana) dan kebijakan khusus (usaha kerajinan dan makanan bagi wanita di perdesaan, TKMT (Tenaga Kerja Muda Terdidik) yaitu program perluasan kesempatan kerja bagi lulusan SLTA ke perdesaan.

· Pengembangan sistem link and match dan informasi kerja.

Dikutip dari berbagai sumber

Hisana Fried Chicken (HFC)

Selama ini yang kita ketahui kualitas ayam goreng jalanan sangat berbeda jauh dengan kualitas ayam goreng yang bertempat di mall-mall besar. Seperti ayam goreng yang memiliki julukan sebagai “Jagonya Ayam” itu.

Namun sekitar pertengahan bulan juni lalu, saya menemukan suatu produk makanan yang bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jl. Serdang Baru no.7 Jakarta Pusat. Awalnya saya pikir kualitas ayam goreng disini sama saja dengan kualitas ayam goreng dipinggir-pinggir jalan. Namun setelah saya mencoba membeli produk tersebut. Ternyata kualitas ayam goreng disini berbeda jauh dengan kualitas ayam goreng pinggir jalan lainnya. Malah menurut pendapat saya kualitas dari produk ayam goreng yang memiliki nama Hisana Fried Chicken ini termasuk bagus malah hampir setara dengan produk ayam goreng yang bertempat di mall-mall besar.

Meskipun letak dari outlet HFC ini berada di pinggir jalan. Namun produsen HFC tetap menjaga kebersihan dari produknya tersebut. Terbukti dari tempat memasaknya yang bersih dan minyak goreng yang dipakai adalah minyak goreng yang masih jerinih bukan minyak jelantah yang biasanya dipakai produsen ayam goreng jalanan. Ayamnya itu sendiri digoreng tidak menggunakan kuali, tapi menggunakan deep freyer. Yang tidak kalah hebatnya lagi, untuk menggoreng ayam ini diperlukan prosedur-prosedur yang cukup rumit. Setelah ayam selesai digoreng dan ditiriskan. Ayam tersebut langsung diletakkan didalam food warmer, semacam etalase yang memakai warmer didalamnya. Sehingga ayam bisa tetap garing, hangat dan terhindar dari debu.

Untuk masalah harga, produk ini memiliki harga yang relative murah dan tidak akan membuat isi dalam dompet anda terkuras habis. Berikut daftar harganya :

Paha atas Rp 8.000,-

Dada Rp 8.000,-

Sayap Rp 6.000,-

Paha bawah Rp 6.000,-

Kulit Rp 5.000,-

Usus Rp 5.000,-

Nasi Rp 2.000,-

Murah bangetkan, harga murah belum tentu rasanya tidak enak dan tidak bersih. Jadi cobain dulu aja baru komentar.